PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH ASSIGNMENT) “MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI DALAM MENGEMBANGKAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI WINDOW OF KNOWLEDGE (JENDELA ILMU PENGETAHUAN) DI MASJID JAMI’ DINOYO MALANG”

Monday, 11 September 2017

BAB IV

HASIL KAJIAN

3.3.         Hambatan Dalam Pengembangan Perpustakaaan di Masjid Jami’ Dinoyo

Dalam prosesnya mengembangkan perpustakaan, Masjid Jami’ Dinoyo mengalami berbagai hambatan yang bisa menjadikan ancaman dan tantangan bagi perpustakaan. Hambatan itu bisa berasal dari luar maupun dari perpustakaan. Di antaranya adalah :

·         Kurangnya peraturan dan perundang-undangan, ketatalaksanaan bidang perpustakaan.

Regulasi pemerintah terhadap kebebasan akses informasi merupakan langkah percepatan proses reformasi. Permasalahan yang ada adalah kebijakan dan regulasi di bidang perpustakaan sebagai salah satu lembaga informasi yang paling demokratis masih belum maksimal. Pengaturan kelembagaan perpustakaan serta perangkat hukum yang mengikat perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Percepatan pembentukan Undang-undang Sistem Nasional Perpustakaan perlu diupayakan sebagai legalitas dan amanat dalam pengembangan kelembagaan perpustakaan.

Salah satu penyebab timbulnya perubahan yang sangat mendasar adalah adanya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengaruh diberlakukannya Undang-undang tersebut membawa dampak signifikan, khususnya terhadap status kelembagaan perpustakaan di daerah. Sampai saat ini belum adanya regulasi dalam pemantapan kelembagaan Perpustakaan Daerah, Kabupaten/Kota. Di samping itu, Undang-undang tersebut juga akan mendasari kebijakan pemerintah pusat sehingga rencana dan program berada pada daerah masing-masing. Dalam konteks inilah diperlukan kebijakan dan regulasi pemerintah dalam memberikan arah dalam pengembangan perpustakaan dengan konteks otonomi daerah.

·         Minimnya Sumber-sumber bahan bacaan.

Dalam mewujudkan masyarakat belajar, ketersediaan sumber bacaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan merupakan indikator terpenting. Sejak Indonesia dilanda krisis multidimensi, penerbitan buku nasional mengalami kemunduran signifikan. Rata-rata penerbitan buku dalam setahun hanya mencapai 2.500-3.000 judul. Permasalahan ini semakin meruncing ketika sebagian penerbit nasional  gulung tikar. Disamping itu rendahnya penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap penulis juga berpengaruh terhadap rendahnya kreatifitas penulis dalam menciptakan dan menerbitkan karya baru. Dalam pada itu, penyebaran buku sebagai sumber informasi masyarakat menjadi tidak merata sehingga jurang perolehan sumber informasi semakin meningkat. Keterbatasan sarana bacaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh buku bacaan bermutu menjadi masalah utama yang merupakan dampak mahalnya buku-buku bacaan dan rendahnya daya beli masyarakat. 

·         Rendahnya budaya baca masyarakat

Budaya baca masyarakat Indonesia masih tergolong kategori rendah. Membaca yang merupakan unsur penting dalam pendidikan serta sebagai suatu pilihan dan kebutuhan dalam transformasi nilai, belum menempatkan posisi yang menguntungkan sebagai suatu budaya kolektif masyarakat. Potensi masyarakat Dinoyo sangat besar apabila ditinjau dari jumlah penduduknya yang rata-rata berpendidikan dan dihuni kelompok pelajar di perguruan tinggi. Seharusnya hal ini  memiliki peranan dalam kancah persaingan global.

Fakta tentang hal ini diperkuat oleh United Nations Development Program pada tahun 2003 yang melaporkan bahwa Human Development Index Indonesia masih tergolong rendah, yaitu berada pada peringkat 112 dari 175 negara. Terlebih lagi banyaknya pandangan bahwa membaca hanya akan membuang-buang waktu. Persepsi ini cenderung muncul dalam pemikirin masyarakat selalu sibuk bekerja di luar pendidikan. Berbagai faktor yang menyebabkan budaya membaca menjadi sangat rendah. Salah satunya adalah masih dominannya budaya tutur daripada budaya baca.

·         Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan.

Pembangunan dan pengembangan perpustakaan telah banyak menghasilkan kemajuan yang berarti. Namun, belum semua lapisan masyarakat memiliki akses ke perpustakaan dan dapat dijangkau oleh layanan perpustakaan. Pembangunan dan pengembangan perpustakaan harus menjadi kebijakan kolektif Masyarakat Indonesia. Sebab, melihat kondisi dan kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas, jika hanya mengandalkan partisipasi pemerintah, maka pengembangan perpustakaan sebagai lembaga informasi rakyat harus menjadi tanggung jawab kolektif antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha lainnya.

·         Rendahnya respon dan perhatian masyarakat y akan pentingnya mengunjungi perpustakaan

Perpustakaan yang dalam peranannya merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk meningkatkan budaya membaca dan pengembangkan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan. Perpustakaan dianggap mencapai kesuksesannya ketika banyak tanggapan positif dari masyarakat. Namun sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah yang cenderung menganggap pengembangan kualitas pendidikan merupakan sesuatu yang tidak untuk dipertahankan. Walaupun diantara mereka ada yang mengenyam pendidikan formal dan membutuhkan perpustakaan sebagai pendukung pendidikannya.

Sementara itu ketika perpustakaan telah dibangun di tengah masyarakat dan tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar, maka perpustakaan itu akan sulit untuk berkembang. Sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan perpustakaan di suatu wialayah.

·         Kurang membaca demografi masyarakat

Disamping permasalahan tersebut di atas, akar masalah yang menyebabkan statis atau kurang berjalannya program pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah karena proses pengembangannya kurang didasari pada konsep pengembangan perpustakaan yang ideal berbasis demografi masyarakat.

Dengan kata lain, jika kita amati masih banyak tahapan atau prosedur pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang terabaikan. Diantara tahapan penting tersebut adalah evaluasi kompetensi SDM pengelola perpustakaan dan peletakan tempat yg kurang strategis. Implikasinya, Perpustakaan Desa/Kelurahan belum bisa menjadi media pembelajaran dan wadah rekreasi kultural bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang, yang berakibat pada banyak Perpustakaan Desa/Kelurahan yang pada akhirnya tidak berfungsi. Padahal kita tahu bahwa investasi pemerintah untuk pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan itu tidak sedikit.

Untuk halaman selanjutnya KLIK DISINI