PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH ASSIGNMENT) “MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI DALAM MENGEMBANGKAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI WINDOW OF KNOWLEDGE (JENDELA ILMU PENGETAHUAN) DI MASJID JAMI’ DINOYO MALANG”

Monday, 11 September 2017

Social Capital/Potensi Masyarakat

Dengan latar belakang masyarakat yang agamis, sosialis penduduk yang berpendidikan, peran ibu-ibu PKK yang aktif serta Desa yang banyak dihuni pelajar di perguruan tinggi, eksistensi masyarakat merupakan modal dasar dalam pembangunanan. Keberhasilan pembangunan dipengaruhi faktor partisipasi masyarakat. Apabila pemerintah mampu mendayagunakan masyarakat, maka masyarakat merupakan potensi besar yang bermanfaat dalam pembangunan. Dan sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan justru akan menjadi beban.

Begitu pula dalam pengembangan perpustakaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan. Bukan lagi saatnya masyarakat hanya diposisikan sebagai objek layanan perpustakaan, tetapi juga bertindak sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam pengembangan perpustakaan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dapat diwujudkan dalam bentuk materi, saran yang bersifat konstruktif serta berperan aktif dalam mendirikan perpustakaan desa atau perpustakaan lembaga keagamaan seperti perpustakaan masjid.

Mengingat Masjid memiliki beberapa potensi yaitu Masjid sebagai tempat yang strategis, pusat informasi yang mudah di jangkau, sebagai lapangan dakwah, pengunjung yang tak pernah sepi karena tujuan beribadah, Masjid milik umum yang dapat mencerdaskan siapa saja serta pimpinan perpustakaan yang siap melayani.

Dukungan materi yang diberikan masyarakat dapat berupa uang, buku atau barang-barang lainnya yang dapat dimanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pendukung layanan. Dana yang diberikan masyarakat akan digunakan dalam mengembangkan perpustakaan serta melaksanaakan operasional perpustakaan. Buku-buku dan barang-barang yang disumbangkan perpustakaan akan semakin melengkapi koleksi dan sarana layanan perpustakaan.

Sedangkan saran-saran yang bersifat konstruktif sangat diperlukan perpustakaan dalam usaha mewujudkan perpustakaan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan saran-saran ini perpustakaan dapat berbenah guna menutupi kekurangannya dan mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna perpustakaan adalah pihak yang mengetahui kebutuhan informasi seperti apa yang ia butuhkan, untuk itu pihak pengelola perpustakaan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan.

Selain itu masyarakat juga dapat dimanfaatkan sebagai pelopor sekaligus pengelola perpustakaan dilingkungan sekitar. Perpustakaan tersebut dapat berupa perpustakaan desa, masjid, gereja dan lain sebagainya. Pendirian perpustakaan ditingkat lingkungan tersebut merupakan usaha pemerataan layanan perpustakaan. Pemerintah daerah dan perpustakaan daerah hanya bertindak sebagai penstimulus sekaligus fasilitator pendirian perpustakaan, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

Eksistensi Dunia Usaha dan Industri Perbukuan

Dunia usaha dan industri perbukuan juga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan perpustakaan. Perpustakaan perlu melibatkan partisipasi dunia usaha dan industri perbukuan dalam usaha mengatasi permasalahan pendanaan yang menghambat perkembangan perpustakaan.

Untuk menarik minat dunia usaha agar berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan, perpustakaan dapat mengajukan proposal kerja sama dengan konsep sponsorship. Perpustakaan mengirimkan proposal kerja sama tersebut kesetiap pelaku dunia usaha dan industri di daerah, dan bagi mereka yang bersedia bekerjasama maka perpustakaan memberikan ruang publikasi bagi pelaku dunia usaha bersangkutan.

Sedangkan untuk merangsang partisipasi dunia perpustakaan dan pemerintah perlu mensosialisasikan kembali UU No. 14 Tahun 1990. Dinama, dalam pasal 2 UU nomor 14 tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap penerbit yang berada di wilayah Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya yang dihasilakan dan sebuah kepada perpustakaan daerah di Ibu Kota Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbit. Apabila setiap penerbit memiliki kesadaran untuk mematuhi undang-undang tersebut maka ini dapat menekan biaya pengadaan serta memperkaya koleksi perpustakaan. Kemuktahiran koleksi perpustakaan akan terus terjaga karena setiap publikasi terbaru penerbit selalu dimiliki perpustakaan.

Dalam mematuhi undang-undang ini, penerbit juga dapat mempertimbangkan faktor promosi. Dengan menyerahkan buku ke perpustakaan, akan banyak pengunjung yang mengetahui adab publikasi buku baru karena perpustakaan selalu mendisplay koleksi baru mereka. Selain itu akan banyak pengunjung perpustakaan yang membaca buku tersebut. Dan apabila setelah membaca masyarakat menilai buku tersebut berkualitas, maka meraka akan segera ke toko buku untuk membeli buku tersebut. Dengan demikian maka omset penjualan akan meningkat.

Melihat potensi-potensi diatas, sudah saatnya perpustakaan, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku dunia usaha dan industri perbukuan bergandengan tangan guna membangun perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana belajar yang diciptakan dan tercipta oleh dan untuk masyarakat. Untuk itu sudah sepantasnya apabila seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan partisipasi ini, maka berbagai hambatan yang selama ini dirasakan perpustakaan, terutama masalah keterbatasan ada akan semakin berkurang. Dengan demikian, masyarakat akan segera memiliki perpustakaan yang mampu menjadi sarana belajar ideal bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk halaman selanjutnya KLIK DISINI